dasar hukum otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. dasar hukum otonomi daerah

H. Substansi dasar tulisan ini memandang konsep otonomi daerah sebagai suatu bentuk otonomi daerah dengan model Indonesia, yang. sebutkan dasar hukum otonomi daerah – Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Otonomi Daerah: Definisi, Tujuan, Asas, Prinsip, dan Dasar Hukum. View. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Dasar hukum otonomi daerah pasal 18 ayat 1 sampai 7 pasal 18a ayat 1 dan 2 serta pasal 18b ayat 1 dan 2 uud 1945. Peningkatan suatu kawasan bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan kemampuan dan karakteristik daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Dasar Hukum Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan. Otonomi Daerah 1. Dasar hukum otonomi daerah pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu: Berikut ini 5 landasan pelaksanaan otonomi daerah di indonesia! 17 Reviews · Cek Harga: Shopee. Landasan hukum otonomi daerah – Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Dengan UU yang sangat sentralistik itu terjadilah ketidakadilan politik. Lingkungan kerja yang bebas masalah. Dasar Hukum Otonomi Daerah. Suatu kebijakan negara haruslah berlandaskan hukum agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan aturan serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku lainnya. Amrah Muslimin, Aspek­Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa. Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. : Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. c. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu : Pasal 18 ayat (1) sampai (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-undang. 1. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. Dalam konteks ini, maka tulisan ini hendak mengkaji lebih jauh Otonomi Daerah Pasca Revisi UU No. Dasar hukum otonomi daerah dalam penerapannya regional autonomy dilakukan bersumber pada dasar hukum yang kokoh. J Franseen. Desentralisasi. Konsep Otonomi Konsep otonomi daerah, menurut Ma’mun Ridwan (2003:1), telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, sampai Indonesia merdeka hingga sekarang, sebenarnya telah melaksanakan konsep otonomi daerah. 49 Reviews · Cek Harga: Shopee. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (ANRI). Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut: Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelola kekayaan daerah Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Pasal 18 ayat 2 :” Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum Otonomi Daerah” Pasal 18 ayat 3 : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”penyelenggaraan otonomi daerah. Semua; Artikel; Penjelasan lengkap mengenai tujuan otonomi daerah beserta hal-hal yang bersangkutan dengan otonomi daerah. INTAN NURINA SEFTINIARA,. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para Ahli : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri sesuai dengan hukum. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan. 4 Tahap Amandemen UUD 1945 Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, tulis A. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan dan sebagain dasar hukum masyarakat dapat berpatisipasi dalam proses pembuatan perundang-undangan dipertegas dalam pasal 96 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalahs ebagai. 7 Walaupun sebenarnyaOtonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. id . Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. 1 Kapital Sosial: Kekuatan yang Menggerakkan Masyarakat 129Setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993 R. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah (Revisi dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut: a. Dalam melaksanakan otonomi daerah, ada beberapa landasan hukum yang harus dilaksanakan, yaitu berdasarkan UUD 1945, kemudian beberapa dekrit dari Majelis. 4843). Pengertian Otonomi Daerah – Tujuan, Fungsi dan Jenisnya. Kedua, kesatuan masyarakat hukum yang mempu-nyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan men-gurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. A. 0022. Berikut dibawah ini beberapa dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah adalah Amandemen UUD 1945 pasal 18. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewaiban daerah otonomi untuk mengarur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Berdasarkan amandemen UUD 1945, maka dasar hukum otonomi daerah diatur dalam: 1) Pasal 18. Menurut UUD tahun 1945, terdapat dua nilai dasar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu : Nilai Unitaris. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Pasal 18. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Landasan Hukum Otonomi Daerah. Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : Undang-undang DasarSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Oleh Aris Kurniawan Diposting pada 31 Juli 2023. B. C. Ppkn, 21. Hal ini dilakukan, karena muncul banyak sekali kritik dan tanggapan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yakni. LINTJE ANNA MARPAUNG, S. 11. A. 32 tahun 2004 mengenai “pemerintahan daerah (susunan negara republik indonesia tahun 2004 no. 4. co. 14. Dasar Hukum DPD RI. Latar Belakang Masalah Indonesia. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Baik itu urusan pemerintah pusat maupun daerah. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh uu di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. N0 Dasar Hukum Kedudukan Peraturan Desa 1. 1. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah diibarat tidak sesuai lagi dengan peningkatan kondisi, politik dan ketentuan peraturan otonomi daerah. 1. Hukum Dasar Otonomi Daerah. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara,. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki makna sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri. Sarundajang, 2002, Pemerintahan daerah di berbagai Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi. Sebagai informasi, asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. co. Undang-Undang dasar Negara. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014 KEBIJAKAN POLITIK OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AHMAD SUTRISNO / D 101 08 280 ABSTRAK Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan Dasar Hukum Otonomi Daerah. co. Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. : 10. dasar hukum untuk penarikan dana tersebut di tengah masyarakat, Perda menjadi sandaran hukum bagi setiap daerah dalamNamun tetap ada peraturan yang membolehkan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. Balai Kota Surabaya. Semangat otonomi daerah yang mengebu-gebu yang dilandasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mendorong daerah berlomba melahirkan kebijakan daerah dalam format peraturan daerah terutama untuk meningkatkan. Rifqa Nisyardhana , Okezone · Jum'at 09 Desember 2022 07:11 WIB. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom. Dasar hukum otonomi daerah – Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk. Dasar Hukum. Lokasi. Dampak Positif dan Negatif dari Otonomi Daerah dalam situs. 1 Tahun 2016, LD Tahun. Mei 26, 2022. 2. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 7Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. Selain itu, makna Otonomi daerah ialah sebuah sistem atau kewenangan. Maka di abwah ini terdapat beberapa dasar hukum dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah: Yang pertama denga menggunakan UUD-NKRI Tahun 1945, dengan Pasal 18-Ayat 1 – 7, dan juga Pasal 18A ayat 1 dan 2 , kemudian pada Pasal 18B ayat 1 dan 2. NEGARA HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT TEORI TUJUAN NEGARA; Preview text. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 34. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan. Pemberlakuan sistem otonomi daerah di indonesia telah ada sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. id Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan. 10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h. id . Dasar Hukum Otonomi Daerah. Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara. 5 Tahun 1974 yang melahirkan sentralisasi kekuasaan dan menumpulkan otonomi daerah. Selain itu dasar hukum tersebut juga digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam UU 21/2001, hanya. 1. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi. 1. Dasar Hukum Otonomi Daerah. Daerah otonom memiliki kelonggaran yang sesuai dengan daerahnya dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Daerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah diibarat tidak sesuai lagi dengan. co. PENDAHULUAN Pembentukan suatu daerah otonom baru (DOB) bertujuan untuk meningkatkan. Lokasi. id 18) otonomi daerah adalah kewenangan. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah (Revisi dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004)Dalam pelaksanaannya ada 3 asas otonom yang dipakai yaitu: 1. 8Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas UI, 2001), 2. 01,Juli-2021. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Dasar hukum otonomi daerah. 1. 3 Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 2 Mahmud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dasar hukum otonomi daerah pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu: Berikut ini 5 landasan pelaksanaan otonomi daerah di indonesia! 17 Reviews · Cek Harga: Shopee. 22b tahun 2010 tentang standar prosedur operasional layanan informasi publik dan penetapan. Undang-Undang Dasar 1945; a. Hukum tidak dapatKONSEP DASAR OTONOMI DAERAH Devolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981). 24Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, hal. id . 1. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 ini merupakan penjabaran langsung. Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanan otonomi daerah di Indonesia, baik dalam UUD 1945, dalam. Pemerintah Pusat . Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum,. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Perbesar. Pengertian Dari Daerah Otonom.